SOFISTIKA PILPRES

Zainul Maarif

Dosen Filsafat Komunikasi @philomaarif    

Menyaksikan perdebatan seputar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 ini terasa seperti membaca buku Sofistichal Ellency karya Aristotle, filsuf Yunani (384-322 SM). Banyak “sofistika” di dalamnya, yaitu kesesatan-kesesatan pikir (fallacies), terutama kesesatan relevansi, yaitu kesesatan pikir yang muncul karena ketiadaan hubungan logis antara pokok pikiran (premis) dan kesimpulan.

KESESATAN RELEVANSI

Kesesatan relevansi yang paling dominan tentu saja argumentum ad populum, yaitu pernyataan yang diajukan untuk meyakinkan pendengar dengan mengatasnamakan kepentingan orang banyak, tanpa pembuktian logis, karena yang dituju perasaan pendengar bangkit untuk menerima pernyataan itu. Ada Capres/Cawapres mengaku hendak menghebatkan Indonesia. Ada pula Capres/Cawapres yang mengaku sebagai bagian dari rakyat.

Pengakuan mereka tampak indah, tapi tak selalu benar. Klaim mereka mungkin benar, tapi tak selalu faktual. Karena itu, kampanye-kampanye “bombastis” semacam itu perlu ditinjau ulang kemaksuakalan dan kesesuaiannya dengan kenyataan di masa lalu, masa kini dan masa depan. 

Pertama-tama, apakah pernyataan itu masuk akal? Kedua, apakah pernyataan itu sesuai dengan kenyataan? Karena rasionalitas tidak cukup bagi suatu pernyataan, maka perlu kajian atas faktualitas pernyataan di masa lalu, aktualitas pernyataan di masa kini, dan potensialitas-positif-futuristik pernyataan di masa depan, supaya kita tidak terjebak dalam jerat  argumentum ad populum.

Selain argumentum ad populum, ada dua kesesatan relevansi yang sering mengisi Pilpres ini, yaitu: argumentum ad hominem dan argumentum ad verecundiam. Yang pertama kesesatan pikir yang muncul karena menerima/menolak pernyataan berdasarkan pada kesukaan/ketidaksukaan pada pribadi yang mengatakan, bukan berdasarkan pada pernyataan itu sendiri. Ketika yang mengatakan disukai, maka pernyataannya diterima. Ketika yang mengatakan tidak disukai, maka pernyataannya ditolak. Suka/tidak suka di situ sangat bersifat personal bahkan kadang irasional sehingga kebenaran/kesalahan pernyataan yang muncul kabur. Di argumentum ad hominem, suka/tidak suka terhadap komunikator menjadi dasar pembenaran/penolakan pesan komunikasi.

Di argumentum ad verecundiam, aksentuasi pada komunikator ketimbang pesan komunikasi juga terjadi. Hanya saja, argumentum ad verecundiam terjadi ketika pernyataan komunikator dibenarkan semata-mata karena sang komunikator dianggap ahli/pakar/orang yang disegani. Ketika seorang tokoh masyarakat menyatakan memilih pasangan Capres/Cawapres tertentu, misalnya, pengikut tokoh itu pun ikut menyatakan memilih pasangan Capres/Cawapres tersebut. Benar/salahnya pernyataan sang tokoh masyarakat itu tidak dipertimbangkan, sehingga kesesatan pikir pun terjadi karena kebenaran/kesalahan pernyataan itu sendiri tidak teridentifikasi.

PENUTUP  

Untuk mengatasi beragam sofistika seperti tersebut di atas, pernyataan Ali ibn Abi Thalib R.A. dapat dijadikan solusi. Sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad S.A.W. menyatakan, “la yu’rafu al-haqqu min ar-rijâl a’rif al-haqqa ta’rif ahlahu”. Kebenaran itu tidak tergantung pada orang per-orang. Ketahuilah kebenaran, niscaya Engkau akan tahu siapa yang benar.  

Untuk mengetahui kebenaran, rasionalitas dan faktualitas merupakan panduan universal. Apakah yang dikatakan masuk akal? Apakah yang dikatakan sesuai dengan kenyataan historis, kekinian dan futuristik? Sejauh dua pertanyaan itu terjawab secara afirmatif, Anda akan tahu kebenaran dan siapa yang benar. []

KAMPANYE POSITIF-FAKTUAL-RASIONAL*

Oleh Zainul Maarif, Dosen Filsafat Komunikasi @philomaarif

Akhir-akhir ini, kehidupan privat dan publik kita digaduhi oleh kampanye politik. Beragam orang berbicara politik, bahkan ada yang ‘mendadak politik’. Pelbagai media pun memaparkan kampanye politik, terutama media sosial, yang ‘mengjaelangkungkan’ politik, bahkan ‘meng-omnipresent-kannya’.

‘Keserbahadiran’ kampanye politik yang cenderung ‘datang tak diundang’ itu pada titik tertentu menarik kita hanyut ke dalamnya. Awalnya, kita mungkin hanya komunikan (penerima kampanye), tapi kemudian menjadi komunikator (pengujar kampanye). Setelah kita masuk ke dalam pusaran kampanye, kadang objektivitas kita kandas, akal kita tumpul, pikiran kita keruh, dan tindakan kita kacau.

Alih-alih turut serta masuk ke dalam labirin itu, penulis mengajak pembaca untuk melakukan distansisi: menjaga jarak dari kampanye politik, dan meninjau ulang apa itu kampanye, supaya pikiran dan tindakan kita kembali jernih. 

Kampanye Positif/Negatif

Kampanye dapat didefinisikan sebagai bujukan pada orang lain untuk memilih sesuatu dan/atau menolak sesuatu lain. Bujukan untuk memilih sesuatu dapat disebut dengan kampanye positif. Bujukan untuk menolak yang lain dapat disebut dengan kampanye negatif. Jadi, kampanye, secara sederhana, dapat dikategorikan menjadi dua: kampanye positif dan kampanye negatif.

Kampanye positif dilakukan dengan menunjukkan sisi baik sesuatu untuk dipilih. Kampanye negatif dilancarkan dengan menunjukkan sisi buruk hal lain untuk ditolak. ‘Positif’ di sini identik dengan kebaikan, pilihan, dan diri; sedangkan ‘negatif’ identik dengan keburukan, penolakan, dan liyan (orang lain). Sehingga, kampanye dapat dikatakan sebagai perseteruan antara diri dan liyan, antara kebaikan dan keburukan, di mana diri dan kebaikan diharapkan untuk dipilih, sementara liyan dan keburukan diharapkan untuk ditolak.

Tapi, sejatinya, diri tak selalu baik. Liyan pun tak selalu buruk. Yang ada pada diri tak selamanya layak dipilih. Yang ada pada liyan tak selamanya layak ditolak. Keburukan terkadang melekat pada diri, sebagaimana kebaikan kadang berada pada liyan. Sehingga, sering kali, yang terjadi pada kampanye hanyalah ‘klaim’ tentang diri sebagai representasi kebaikan, dan ‘klaim’ tentang liyan sebagai perwakilan keburukan. Selaku klaim, sumber kampanye mungkin fakta, mungkin juga fiksi. Sehingga, kampanye dapat dimasukkan ke dua kategorika lain: kampanye faktual dan kampanye fiktif.

Kampanye Faktual/Fiktif

Kampanye faktual adalah kampanye yang bersumber dari hal-hal yang benar-benar terjadi. Sedangkan kampanye fiktif adalah kampanye yang bersumber dari data rekayasa imajinasi. Karena berdasarkan pada fakta yang sebenarnya, kampanye faktual tentu lebih benar daripada kampanye fiktif. Kampanye fiktif mungkin lebih kreatif daripada kampanye faktual. Tapi karena kampanye politik mendambakan kebenaran bukan hiburan, maka kampanye fiktif tak selayaknya diselenggarakan. Kampanye faktuallah yang seharusnya dikemukakan.

Kampanye faktual menghadirkan kebenaran yang disebut epistemologi dengan korespondensi. Yaitu, parameter kebenaran yang mengharuskan kesesuaian pernyataan dengan kenyataan. Sejauh kenyataan mendukung pernyataan, maka suatu pernyataan dinyatakan benar. Seharusnya, kampenye politik didasari dan dinilai dengan kebenaran korespondensi semacam itu. Bahkan, sebaiknya, kampanye politik tak hanya koresponden, tapi juga koheren.

Kampanye Rasional/Irasional

Kampanye koheren adalah kampanye yang didasari oleh rasionalitas konsisten. Satu pernyataan diharapkan masuk akal, dan selaras dengan pernyataan lain, bukan malah bertolak belakang. Dengan kata lain, kampanye koheren adalah kampanye rasional: kampanye yang bersumber dari dan dapat ditinjau ulang dengan akal.

Kampanye rasional didasari oleh logika yang waspada dalam membuat pernyataan (kalimat berita/proposisi). Setiap pernyataan, secara logis, memiliki unsur term subjek dan term predikat (S-P). Kadang hubungan antara kedua term itu mengiya (afirmatif [S = P]), kadang menidak (negatif [S # P].

Untuk membuat dan meninjau pernyataan secara logis, pertama-tama definisikan setiap term, dengan menjawab pertanyaan: “apa itu ‘S’?”dan “Apa itu ‘P’”. Dalam mendefinisikan term, pastikan definisi itu  jelas (clear)  dan terbedakan (distint); mencakup semuanya (jâmi’) dan mengelurkan yang bukan bagiannya (mâni’). Setelah term terdefinisikan, pertanyakan hubungan antar-term tersebut dengan menjawab pertanyaan “apakah S = P” atau “apakah S # P?”. 

Contohnya, kampanye yang menyatakan “fulan adalah pembela HAM (Hak Asasi Manusia) (S = P)”. Sang komunikator pertama-tama harus mendefinisikan “apa itu pembela HAM?” (apa itu ‘P’?) dan “siapa itu fulan” (siapa itu ‘S’?), secara clear, distint, jâmi’ dan mâni’. Jika tidak, komunikan akan dengan mudah meruntuhkan pernyataannya.  

Sebaliknya, jika definisi universal bagi term “pembela HAM” telah dicapai, dan “fulan” pun telah diidentifikasi dengan tepat, maka pertanyaan kedua perlu dijawab “apakah hal itu seperti itu?”, “apakah S adalah P”, “apakah fulan itu pembela HAM?” Bila masing-masing dari subjek dan predikat sudah didefinisikan dengan benar, dan kedua term itu pun berhubungan secara afirmatif, maka pernyataan di atas menjadi benar secara koheren dan rasional. Sebaliknya, bila ternyata tidak ada hubungan yang jelas antara subjek dan predikat, setelah subjek dan predikat didefinisikan, maka pernyataan tersebut menjadi rancu. Itu sekedar contoh, berkampanye, bahkan kontra-kampanye, secara logis-rasional-koheren.

Lawan dari kampanye rasional adalah kampanye irasional. Yaitu, kampanye yang membabi buta mencintai diri sendiri dan/atau jagoan yang didukung, sekaligus membenci liyan dan/atau lawan yang ditolak. Kampanye irasional hanya dilakukan oleh bodoh (atau orang ‘pintar’ tapi tidak taat pada prinsip ‘kebenaran’), dan menghasilkan kebodohan. Kampanye irasional, acapkali berisi fitnah, jauh dari fakta, dan akal sehat, oleh karena itu, seyogianya dihindari.

Penutup    

Dalam kampanye politik yang hingar bingar ini, penulis berharap komunikator dan komunikan kampanye menyadari jenis kampanye yang sedang dikomunikasikan, bahkan memilih jenis kampanye yang ideal.

Seharusnya komunikator dan komunikan kampanye politik menghindar dari kampanye negatif-fiktif-irasional. Sebab, kampanye negatif hanya memenuhi ruang publik dengan keburukan. Kampanye fiktif menjejali audien dengan karangan yang jauh dari fakta. Dan kampanye irasional hanya menghadirkan orang sesat yang menyesatkan.    

Sebaliknya, komunikator dan komunikan kampanye politik seharusnya menerapkan dan mendekat pada kampanye positif-faktual-rasional. Dengan kampanye positif-faktual-rasional yang tampak hanyalah kebaikan-kebaikan penuh harapan, yang punya landasan kenyataan, dan mendorong semua pihak menjadi cerdas dan mencerdaskan. []

*Artikel ini telah dipublikasikan di rubrik Pendapat, Koran Tempo, 13 Juni 2014, h. 14

Filsafat Komunikasi Habermas

Sumber: @philomaarif #habermas

Habermas adalah filsuf kontemporer yg mengubah arah filsafat, sekaligus cara berpikir, bertindak dan bermasyarakat. Dia filsuf Jerman kontemporer yang mengangkat bahasa dan intersubjektifitas di ranah filsafat.

Pra Habermas, filsafat cenderung subjektif. Pasca Habermas, intersubjektifitas dikemukakan. Dialog ditekankan, ketimbang monolog.

Habermas menekankan intersubjektifitas dialogis seiring dengan posisi manusia sebagai hewan sosial. Sejauh manusia selalu perlu pihak lain, manusia harus bersosial, lalu berpolitik, dan tentu saja beretika dalam interaksi tersebut. Dalam bersosial, berpolitik dan berpolitik, manusia perlu rasio. Rasio perlu bahasa. Di situlah, peran penting bahasa bagi manusia.

Bahasa berfungsi jika dikomunikasikan. Komunikasi bergerak menuju kesepakatan. Sementara kesepakatan selalu perlu liyan. Jadi, bahasa dan sosial selalu berdialektika.

Kalau bahasa dan komunikasi bertujuan pada kesepakatan, bagamaimana kesepakatan itu diraih? Habermas menjawabnya dengan konsep fungsi-fungsi bahasa dan diskursus

Ada tiga unsur dan fungsi bahasa versi Habermas yg terinspirasi oleh Buhler. Tiga unsur bahasa tersebut adalah pembicara, pendengar, dan objek. Fungsi bahasa pada pembicara adalah ekspresi. Fungsi bahasa pada pendengar adalah bujukan. Fungsi bahasa pada objek adalah kognisi.

Diskursus adalah sarana untuk mencapai konsensus (kesepakatan) dengan memenuhi syarat keabsahan yg terkait dengan fungsi bahasa tersebut. Suatu diskursus dianggap sah bila perkataannya benar dan tepat untuk audien, serta disampaikan oleh orang yang terpercaya.

Artinya diskursus menuju konsensus perlu kebenaran teoritis tentang objek pembicaraan yang disampaikan dari proses kognitif. Diskursus menuju konsensus juga perlu ketepatan pembicaraan untuk audien yg diformat dengan bujukan estetik. Dan diskursus menuju konsensus harus disampaikan oleh pembicara yg terpercaya secara etis dalam mengekspresikan pembicaraannya. Jadi, diskursus menuju konsensus perlu unsur teoritis, etis dan estetis sekaligus, yang disampaikan dengan kognisi, ekspresi dan persuasi.

Itu syarat internal bagi konsensus yang ada di diskursus. Adapun syarat eksternal konsensus adalah tersedianya ruang publik. Ruang publik adalah kawasan yang dapat diakses oleh semua orang dalam kesetaraan. Pendahulu habermas menganggapnya semacam mitos. Ruang publik, seperti parlemen dan media massa, pada prakteknya memang tak sungguh-sungguh publik, karena hanya diakses orang-orang tertentu. Kepemikan harta/pendidikan jadi salah satu syarat laten memasuki ruang publik, sehingga kepublikan 'ruang publik' dipertanyakan.

Jika pendahu Habermas cenderung pesimis pada keberadaan ruang publik, maka Habermas justru optimis: ruang publik harus diupayakan benar-benar ada. Sebab, ruang publik adalah ruang yang memungkinkan keseteraan semua orang dalam kehidupan sosial. Cara untuk menjaga ruang 'publik' tetap milik publik adalah dengan menggiatkan dialog intersubjektif yang kritis.

Kritik bisa menyasar pada sisi eksternal atau sisi internal objek yg dikritik. Dalam hal ini, Habermas lebih menekankan kritik internal (kritik imanen), yaitu tinjauan yg menelusup ke dalam objek kritikan dengan cara mengikuti alur argumentasinya lalu menunjukkan kekeliruannya.

Habermas menerapkan kritik imanen terhadap ideologi, yaitu sesuatu yg dipercaya secara umum. Karena itu kritiknya disebut kritik ideologi. Selain mengkritik ideologi dia juga mendorong dialog intersubjektif untuk menjaga ruang publik melalui pewedaran diskursus menuju konsensus sebagaimana dibahas tadi. Inti gagasannya dalam hal ini adalah anjuran untuk menjaga menjaga ruang publik tetap publik, dengan menyelenggarakan dialog intersubjektif yg kritis, demi hidup bersama dengan baik.

Robillard's Philosophy of Communication: Slide

Robillard criticized cybernetics paradigm in the field of communication and information. My slide on his philosophy of communication is here.

Littlejohn's Philosophy of Communication: Slide

Littlejohn said that the nature of commmunication has been formulated by communication theory. The philosophy of commmunication, then, criticizes its formulation and shows other probabilities. My slide on Littlejohn's Philosophy of Communication is here.

Arneson's Philosophy of Communication: Slide

Arneson said that postmodern condition is similar to Greece condition in the fifth century BC. People who lived at both times require paideia:  the combination of philosophy and communication (rhetoric and poetic). 

My slide on his philosophy of communication is here.

Fisher's Philosophy of Communication: Slide

Fisher said that human being is homo narrans, and this life is narration. The ability to narrate or to communicate goodly, then, becomes human's conditio sine qua non.
My slide on his philosophy of commmunication is here

Habermas's Philosophy of Communication: Slide

Habermas puts communication in important positions in philosophy.
He makes consensus as the goal of communication, which is achieved by discourse.
My slide on his philosophy of communication is here.

Heidegger's Philosophy of Communication: Slide

Heidegger criticized the mass media with the concept of Dasman, Dasein, Ge-Stell, Idle Talk, and Intersubjectivity. My slides on his criticism is here

Philosophy of Communication: Syllabus

Herewith the syllabus of The Philosophy of Communication (in Indonesian language).
Lecture slides will be displayed in this blog in Indonesian.
But the explanation of the classes will be written here in English, and can be translated into other languages​​.

To take the syllabus, please click here